TAJUK RENCANA | insetgalusnews.com | Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Gayo Lues 2025 – 2029, Selasa 17 Juni 2025, bukanlah sekadar rutinitas birokrasi tahunan. Ini adalah penanda penting bahwa arah masa depan Gayo Lues sedang digambar ulang.
Bupati Suhaidi, dalam sambutannya, menekankan pentingnya sinkronisasi pembangunan antarlevel pemerintahan. Ini bukan basa-basi. Dalam praktiknya, pembangunan yang tidak selaras antar pusat, provinsi, dan daerah justru akan menghasilkan program tumpang tindih, sumber daya terbuang, dan masyarakat yang tidak merasakan manfaat konkret.
Dalam konteks Gayo Lues – daerah yang masih berjuang dengan keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan akses layanan dasar – perencanaan pembangunan yang tepat sasaran adalah kebutuhan mendesak, bukan sekadar formalitas. RPJMK harus menjadi instrumen strategis untuk menjawab tantangan lokal: kemiskinan, keterisolasian, kualitas pendidikan, dan penguatan ekonomi rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, seperti yang sering terjadi, dokumen perencanaan kerap gagal menjadi kenyataan ketika tidak dikawal secara konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Di sinilah pentingnya keterlibatan aktif semua pihak: DPRK, SKPK, camat, hingga masyarakat sipil. Musrenbang bukan milik elit birokrasi semata, tapi juga milik rakyat yang berharap.
Editorial ini mengajak seluruh unsur di Gayo Lues untuk menjadikan Musrenbang RPJMK bukan hanya seremoni, tapi titik tolak perbaikan nasib daerah. Rencana harus berpijak pada realita, bukan sekadar visi manis. Dan pelaksanaan harus didorong oleh integritas, bukan kepentingan sempit.
Gayo Lues hanya akan tumbuh jika pemerintah dan rakyat sepakat bekerja dalam satu arah: mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Tajuk Rencana | insetgalusnews.com | memberikan informasi secara akurat berdasarkan apa yang saat ini sedang mencuat di Kabupaten Gayo Lues, untuk dibaca oleh seluruh masyarakat Indonesia guna menambah wawasan dan pengetahuan sebagai kontrol sosial, serta memberikan hak jawab terhadap instansi/perorangan/maupun lembaga yang dicantumkan oleh redaksi.
