Fhoto tangkapan layar video Diskominfo
GAYO LUES | insetgalusnews.com | Pernyataan Kepala Dinas Pertanian Gayo Lues, Juanda SH, yang menyebutkan bahwa produksi padi di Gayo Lues mengalami surplus, menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Pernyataan tersebut dianggap tidak sejalan dengan kondisi nyata di lapangan, di mana kebutuhan konsumsi beras masyarakat masih banyak dipenuhi dari luar daerah.
Kontroversi ini bermula saat Juanda menyampaikan pernyataan tersebut dalam acara Rapat Koordinasi Percepatan Swasembada Pangan Menghadapi Musim Kemarau 2025, yang digelar di Makodim 0113 Gayo Lues, Minggu lalu Selasa (3/6/2025).
Dalam paparannya, Juanda mengklaim bahwa luas areal persawahan di Gayo Lues mencapai lebih dari 4.200 hektare, dengan produksi padi mencapai 32 ribu ton per tahun. Ia juga menyebut rata-rata hasil panen sebesar 4,8 ton per hektare. Menurutnya, kebutuhan konsumsi padi masyarakat Gayo Lues hanya sekitar 25 ribu ton per tahun. “Jika melihat data ini, maka Gayo Lues mengalami surplus padi,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, pernyataan tersebut justru memicu reaksi keras dari masyarakat. Sejumlah netizen mempertanyakan validitas data tersebut, mengingat fakta di lapangan menunjukkan bahwa beras dari luar daerah masih mendominasi pasar lokal. Hal ini terlihat dari banyaknya kemasan beras berlogo daerah lain yang beredar di Gayo Lues.
Salah satu kritik keras disampaikan oleh akun media sosial yang mengatasnamakan Pengulu Kota Blangkejeren. Dalam unggahannya, ia menulis, “Kalau Gayo Lues benar-benar surplus beras, seharusnya tidak ada lagi truk-truk dari luar yang masuk membawa beras setiap hari. Ini perlu ditelusuri lebih lanjut agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan kebijakan.”
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan berbasis data yang tidak sesuai realita dapat berdampak fatal terhadap hajat hidup masyarakat. “Secara tampak mungkin terlihat baik-baik saja, tapi kenyataannya sangat tidak baik. Perlu ada evaluasi menyeluruh,” tegasnya.
Sementara itu, akun bernama Andi Pryanto menyampaikan kritik lebih tajam dengan mempertanyakan kompetensi pejabat yang memimpin dinas tersebut. “Ini akibatnya jika jabatan strategis tidak diisi oleh orang yang tepat. Pernyataan yang disampaikan hanya berdasarkan data di atas meja, jauh dari kondisi riil di lapangan. Kalau diserahkan bukan pada ahlinya, tinggal menunggu kehancuran,” tulisnya.
Sayangnya, upaya kru insetgalusnews.com untuk mengonfirmasi pernyataan ini kepada Kadis Pertanian tidak membuahkan hasil. Nomor telepon yang biasa digunakan tidak aktif. Diduga, Kadistan telah memblokir sejumlah nomor pewarta lokal Gayo Lues.
Menanggapi polemik ini, pemerhati kebijakan publik Gayo Lues, AML, Sabtu (7/6) menyarankan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data produksi dan konsumsi padi. “Perlu dilakukan kajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan faktor luas lahan pertanian, produktivitas, dan kebutuhan konsumsi masyarakat. Jangan sampai data yang digunakan dalam perencanaan kebijakan bersifat semu dan menyesatkan,” ujarnya.
AML juga menekankan pentingnya peran Badan Pusat Statistik (BPS) Gayo Lues dalam memastikan akurasi data. Ia mengingatkan bahwa Gayo Lues memang pernah mencapai swasembada beras pada tahun 2022, namun kondisi saat ini patut dikaji kembali secara lebih objektif.
Redaksi | insetgalusnews.com
