GAYO LUES | insetgalusnews.com | Keberadaan truk besar roda 10 yang kerap mangkal di kawasan tugu pusat Kabupaten Gayo Lues menimbulkan keresahan warga dan pengunjung. Kendaraan bertonase berat itu dinilai merusak estetika kota sekaligus berpotensi mempercepat kerusakan jalan.
“Ini kawasan ikon kota, jadi sangat mengganggu kalau truk besar mangkal di sini. Selain itu, jalan ini berstatus kelas II, seharusnya tidak boleh dilintasi kendaraan dengan tonase melebihi aturan,” ungkap seorang warga, Sabtu (20/9/2025).
Masyarakat mendesak agar aturan perundangan terkait batas tonase kendaraan ditegakkan, sehingga kawasan tugu tetap tertata sebagai ruang publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Gayo Lues, H Irwansyah, Minggu (21/9), menyatakan pihaknya akan segera melakukan penertiban. Langkah awal dimulai dengan sosialisasi larangan kendaraan berat mangkal di sekitar tugu, dilanjutkan dengan penindakan tegas bersama Satlantas Polres Gayo Lues.
“Pengawasan akan diperkuat melalui pemasangan rambu larangan dan koordinasi dengan kepolisian untuk penindakan di lapangan,” kata Irwansyah.
Ia mengakui, selama ini penindakan terhadap kendaraan bertonase besar masih terbatas pada teguran lisan kepada sopir maupun perusahaan angkutan. Namun, ke depan Dishub menyiapkan sanksi lebih tegas, termasuk pembahasan khusus dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Gayo Lues.
“Kawasan tugu harus dijaga sebagai ruang publik yang representatif dan bebas dari kendaraan berat,” tegasnya.
Redaksi | insetgalusnews
Box Informasi, Apa Itu Jalan Kelas II dan Aturan Tonase?
Jalan Kelas II; Jalan arteri atau kolektor dengan lebar maksimum 2,50 meter, panjang 18 meter, dan muatan sumbu terberat (MST) 10 ton.
Aturan Tonase; Kendaraan dengan MST lebih dari 10 ton dilarang melintas atau parkir di ruas jalan kelas II karena berisiko merusak jalan dan membahayakan lalu lintas.
Sanksi; Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelanggaran tonase dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana, sesuai tingkat pelanggaran.
