GAYO LUES | insetgalusnews.com | Tiga jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dibiarkan kosong. Banyak pihak bertanya tanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik senyapnya pengisian kursi-kursi penting itu? Terutama posisi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), yang hingga kini belum memiliki pejabat definitif.
Padahal, lembaga ini adalah jantung pembangunan daerah, tempat segala program, anggaran, dan arah kebijakan dibentuk. Namun entah mengapa, hingga saat ini, kursi penting tersebut masih juga belum diisi secara resmi.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Masyarakat Pembela Kebenaran (LFMPK) Gayo Lues, Syafaruddin Telfie, mengaku heran dan sekaligus prihatin dengan kondisi ini. Dalam perbincangannya dengan kru Insetgalus News, Minggu lalu Jumat (16/05/2025), ia menyebut tiga lembaga vital seperti Bappeda, Dinas Pendidikan, dan BPBD saat ini hanya diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita harus sadar, Bappeda itu tulang punggung pembangunan. Kalau dibiarkan tanpa nahkoda, bagaimana daerah ini mau maju?” tegas Syafaruddin.
Lebih mengejutkan, menurutnya, nama-nama calon Kepala Bappeda kemungkinan sudah dikantongi oleh Bupati dan Wakil Bupati, namun hingga kini belum juga diumumkan. Hal ini memunculkan spekulasi ada kepentingan apa di balik penundaan ini? Siapa yang diuntungkan?
Syafaruddin tak menyebut secara gamblang siapa yang dimaksud, namun memberi kode bahwa ada tiga figur internal yang dia yakin mumpuni.
“Satu eselon IIIb, dua lagi pejabat tinggi pratama. Mereka sudah terbukti mampu, tapi mungkin ada pertimbangan politik lain yang belum selesai,” ujarnya sembari tersenyum penuh makna.
Pernyataan itu memicu dugaan bahwa proses seleksi pejabat tak lagi hanya berbasis kompetensi, tetapi telah menjadi arena kompromi kekuasaan. Sementara itu, pembangunan daerah bisa saja menjadi korban tarik-ulur kepentingan yang tak kasat mata.
Menariknya, kata bung Syafar, ketika dibandingkan dengan beberapa kabupaten tetangga seperti Aceh Tengah dan Bener Meriah, tampak kontras yang mencolok. Di kedua daerah itu, posisi Kepala Bappeda diisi secara definitif dan bahkan dijadikan pusat penggerak reformasi birokrasi pembangunan. Dalam kurun dua tahun terakhir, Aceh Tengah berhasil mempercepat penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) berkat peran aktif Bappeda dalam menyusun program lintas sektor yang solid. Sementara itu, Bener Meriah mencatat lonjakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena perencanaan pembangunan difokuskan pada sektor pendidikan dan kesehatan secara berkelanjutan.
Hal ini membuktikan bahwa ketika Bappeda dipimpin oleh figur kompeten dan definitif, dampaknya nyata terhadap percepatan pembangunan dan tata kelola pemerintahan.
Banyak pihak menilai, kondisi ini terjadi karena ada tekanan dari pihak luar, termasuk dari “mba lelo” (red-redaksi) dan jaringan politik tertentu dalam proses penunjukan kepala dinas strategis. Jika benar, ini menjadi sinyal bahaya bagi integritas birokrasi dan masa depan pembangunan daerah.
Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Gayo Lues belum memberikan penjelasan resmi mengenai keterlambatan pengangkatan Kepala Bappeda.
Bisa jadi, akibat keterlambatan ini program perencanaan daerah akan berjalan setengah hati, dan yang pasti masyarakat tetap menunggu kejelasan.
“Bappeda bukan sekadar jabatan. Ini adalah otak pembangunan. Jika dibiarkan kosong dan jadi permainan politik, maka Gayo Lues sedang dipertaruhkan. Sementara daerah lain berlari, Gayo Lues masih sibuk bertanya siapa yang pantas, dan siapa yang sedang bermain” demikian Syafarudin Telfie.
Redaksi | insetgalusnews.com |
